Pengamat Hukum Nilai Archandra Pantas Jadi Menteri ESDM Lagi

Pengamat Hukum Nilai Archandra Pantas Jadi Menteri ESDM Lagi
Rabu, 28 September 2016 , 22:34:00 WIB

Laporan: Darmansyah

Berita Metropolitan. Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Archandra Tahar dianggap masih pantas dan dibutuhkan bangsa ini untuk membantu Kabinet Kerja Pemerintahan Jokowi-JK.

Presiden Jokowi dinilai sangat tepat bila melantik kembali Archandra menjadi Menteri ESDM.

Demikian diungkapkan pengamat hukum, Constant Marino Ponggawa, kepada wartawan, Rabu (28/9).

Menurut pria yang akrab disapa Nino ini, selama di Amerika Serikat, Archandra tidak pernah melepas status Warga Negara Indonesia (WNI) pada dirinya.

“Inilah pengetahuan dasar yang harus diketahui publik,” ujar Nino.

Mantan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI ini menyebut, selama di AS, Archandra diberi kesempatan oleh Pemerintah Negeri Paman Sam itu untuk berkarya.

“Karena, dia (Archandra) punya prestasi. Kemampuan dia di bidang energi bagus. Dia dari ITB, sekolah di Amerika Serikat, terus punya kemampuan luar biasa. Pemerintah AS tawari dia untuk membuat penelitian mendalam. Syarat di sana, untuk bisa meneliti lebih dalam, harus jadi warga negara Amerika Serikat,” papar Nino.

Nino menambahkan, sebagai orang cerdas, tentu Archandra bersedia untuk mendapat kesempatan itu. Tapi, dia pribadi punya syarat juga ke pemerintah AS. Dia tidak mau melepas status WNI-nya. Dan dengan pemerintah Amerika Serikat tidak jadi masalah.

“Saya bisa bicara seperti ini karena saya juga pernah sekolah di sana (AS). Memang seperti itu peraturan di sana,” jelas pria lulusan S2 Southern Methodist University LLM Program, Dallas USA (Amerika Serikat) itu.

Ditegaskan Nino, AT layak menjadi sebagai Menteri ESDM lagi karena dia memiliki kemampuan menghemat biaya negara puluhan triliun rupiah untuk proyek-proyek migas di negara ini karena ilmu dan pengetahuannya di bidang engineering migas.

“Dan memang dia punya kemampuan memperbaiki birokrasi. Kalau di Amerika saja AT dihargai dan diapresiasi penguasaan teknologinya. Kenapa di negeri sendiri susah sekali untuk dihargai,” jelas Nino lagi.

Nino mengatakan, secara pribadi ia tidak mengenal Archandra. Saya tidak punya kepentingan apa pun. Karena, secara pribadi, saya tidak kenal AT. Tapi, sebagai anak bangsa yang pernah mendapat kesempatan belajar di AS dan punya prestasi, saya berharap Archandra bisa ditarik lagi jadi menteri (ESDM). Sayang sekali kalau tidak.

“Seperti Habibie, itu anak bangsa yang punya prestasi hebat. Dia punya nasionalisme tinggi. Makanya mau dipanggil jadi menteri,” imbuh mantan anggota DPR dari Fraksi Partai Damai Sejahtera ini.

Lelaki yang sedang mengambil studi International Comparative Law Texas, USA, ini menyatakan, begitu juga dengan Archandra. Dia (AT) punya nasionalisme tinggi. Dia tetap tidak mau melepas status WNI-nya meski ditawari kewarganegaraan AS.

“Dia (Archandra) mau berbakti untuk negaranya saat dipanggil Jokowi menjadi menteri ESDM,” kata lelaki yang juga advokat di Hanafiah, Pongawa & Partner Law ini.

Nino mengatakan, penolakan Archandra menjadi menteri ESDM kembali itu hanya politis. Harusnya, masyarakat berpikir jernih dengan melihat dasar seperti yang saya ungkapkan. Yang nolak ini kan karena politis saja.

“Presiden Jokowi sangat disayangkan kalau tidak tarik kembali AT jadi menteri ESDM. Karena, AT punya kemampuan memperbaiki birokrasi dan carut-marut soal ESDM di negeri ini,” kata Nino.

Kementerian Hukum dan HAM sendiri telah mengukuhkan Arcandra Tahar kembali menjadi WNI. Hal itu ditunjukkan lewat surat Kementerian Hukum dan HAM yang disampaikan Menteri Yasonna Laoly ke DPR, beberapa waktu lalu.

Wakil Presiden Jusuf Kalla berkata, Arcandra Tahar masih berpeluang menjadi Menteri ESDM terkait dengan penetapan pria asal Padang (Sumbar) itu sebagai WNI oleh pemerintah.

“Segala macam tentu ada kemungkinan. Kemungkinan (Arcandra jadi menteri), ada. Pasti,” ucap JK.

Presiden Jokowi sendiri mengaku masih sedang mempelajari masalah kewarganegaraan agar kegaduhan sebelumnya soal kewarganegaraan Archandra tidak terulang.

“Sampai saat ini saya akan melihat dulu masalah yang berkaitan dengan kewarganegaraan,” terang Jokowi, Minggu lalu (11/9). [prs]

Komentar Pembaca

Tweet