Kasar! Yusril sebut Ahok Pemakan Daging Babi, KERAS MAINANNYA!

Media Online Antara – Pakar Hukum Tata Negara yang juga bakal calon gubernur DKI Jakarta Yusril Ihza Mahendra memberikan alasan menggunakan dasar hukum fiqih, islam, dalam argumentasinya terkait sanksi bagi calon petahana yang tidak bersedia mengambil cuti saat kampanye Pilkada.

Dalam hal ini, kata dia, KPU dapat saja menerbitkan peraturan pelaksana, bahwasanya jika petahana tidak bersedia melakukan cuti, maka calon petanaha itu tidak memenuhi syarat jadi peserta dalam pilkada. Ketentuan ini pun ia kaitkan dengan aturan hukum fiqih, terkait sanksi bagi calon petahana itu.

“Pemberian sanksi seperti itu dalam hukum fiqih, digolongkan sebagai tadzir, yakni ada norma dalam Alquran dan hadist yang mengharamkan sesuatu, tapi tidak menyebutkan apa sanksi bagi orang yang melanggarnya,” ujar Yusril di MK, Kamis (15/9).

Yusril Ihza Mahendra

Sanksi bagi calon petahana yang tak bersedia mengambil cuti memang belum ada. Hal ini, dia sama kan dalam aturan Islam seperti tak adanya sanksi bagi yang mengkonsumsi daging babi dan sejenisnya yang diharamkan dalam Alquran.

“Misalnya, minum alkohol, main judi, dan memakan daging babi. Dalam Quran ada norma yang mengatakan, bahwa diharamkan meminum alkohol, main judi, dan memakan daging babi. Tapi jika ada yang melakukannya, tidak ada sanksi yang disebutkan dalam Alquran,” tuturnya.

“Kaka kalau tidak ada hadis yang memberikan sanksinya, maka hakimlah yang beristihad, untuk mentadzir, atau dalam bahasa hukuman apa yang pantas kepada orang yang terbukti. Putusan hakim ini menjadi yuresprudensi dalam hukum Islam,” imbuhnya.

Di sisi lain, Yusril berpendapat soal penafsiran terhadap pasal 70 ayat 3 huruf a tentang UU Pilkada yang diajukan pemohon, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok bisa melanggar UUD 1945.

“Pada hemat saya, UU yang dimohonkan, tidaklah perlu penafsiran. Karena bunyinya sangat jelas, dimana gubernur/wagub, bupati/wabup, dan walikota/wawal, yang mencalonkan kembli pada daerah sama, selama masa kampanye, harus memenuhi ketentuan, a. harus menjalankan cuti di luar tanggungan negara,” ujar Yusril.

loading…

Source link

Tweet