Petani, Apa Kabar Nasibmu?

Pernah mendengar “Petani dari Dusun Kemusuk”?, demikian sebait kalimat yang sering kita dengar tentang profil salah satu bekas Presiden Republik ini. Dia adalah Presiden Soeharto, yang betapa bangganya menyebut dirinya anak petani, Soeharto kecil, banyak bergumul dengan kehidupan petani, beserta sawah dan kerbaunya. Juga tentang bagaimana seorang Soeharto mengagumi Pak Prawiro seorang Mantri Pertanian di desanya. Tak ada menyangka anak yang dalam kisahnya bertelanjang dada di dususnnya itu kelak di lantik menjadi Presiden RI.

Penggalan cerita di atas, penulis ingin mengajak pembaca merefleksikan kehidupan petani yang bekerja di bawah teriknya mentari dan pasungan kapitalisme, penyedia pangan untuk 250 juta penduduk indonesia, bahkan menjadikan seorang Soeharto menjadi Presiden. Pertanyaan kemudian bagaimana kini nasibmu hai petani?. Menurut laporan Farm and Ranch Guide, indonesia menempati peringkat ke tiga penghasil beras, mengalahkan Thailand dan Vietnam. Adalah sesuatu yang tak salah, karena Indonesia di juluki Negara agraris.

So, berapa banyak petani indonesia yang sejahtera?

So, berapa banyak petani indonesia yang sejahtera? Banyak wilayah yang merupakan pusat-pusat pertanian justru menjadi kantong-kantong kemiskinan, situasi ini terjadi di hampir seluruh wilayah indonesia, jawa yang menjadi wilayah terpadat mengalamai hal yang sama. Indikatornya adalah berdasarkan data BPS, pada tahun 2015 kurang lebih 62,8 persen dari 28,5 juta penduduk miskin indonesia berada di pedesaan.

Sementara di pulau jawa penduduk miskin di pedesaan 8,2 juta jiwa. 2016, di perkirakan konsentrasi kemiskinan masih berada di pedesaan, karena belum tampak sesuatu yang monumental yang terjadi untuk menekan angka kemiskinan. Dengan karakteristik kewilayahan yang agraris pedesaan masih menjadi basis kegiatan sector pertanian (tanaman pangan, perkebunan, kehutanan dan perikanan). Sejak desember 2015, Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan Nilai Tukar Petani menunjukkan tren menurun.

Kemiskinan petani merupakan dampak dari ketidakberdayaan petani persoalan yang harus di hadapi, variable persoalan tersebut datangnya beragam, mulai dari sumberdaya manusia petani hingga konflik perebutan lahan. Berdasarkan catatan penulis, 10 tahun terakhir, terjadi 1.391 konflik agraria yang melibatkan kurang lebih 926.700 petani, dengan luasan areal konflik 5.711.396 Ha. Jumlah yang fantastis bukan?. Konflik agraria yang melibatkan para petani meletus di mana-mana, tanpa penyelesaian. Negara seakan tak memiliki kuasa atas nasib rakyatnya, bahkan cenderung tunduk dan patuh pada koorporasi.

Selain itu, sebagain petani kesulitan mencapai skala ekonomis dalam berproduksi. 56 persen RTUP atau satara 14,6 juta RTUP di Indonesia merupakan RTUP gurem. Oleh BPS, RTUP gurem ini di definisikan sebagai petani yang memiliki lahan kurang dari 0,5 Ha. Jika di telusuri lebih dalam, sebagaian besar dari petani gurem ini hanya memiliki lahan kurang dari 0,2 Ha. Alih-alih bisa menambah lahan, petani gurem ini justru “kehilangan lahannya”. Jika membuat perbandingan antara Sensus Pertanian untuk 10 tahun terakhir, permenit 1 RTP dan 0,25 hektar lahan pertanian hilang, perjam 59 RTP dan 14,7 hektar lahan pertanian hilang, 1.408 RTP dan 353 hektar lahan pertanian hilang.

Mau dan tak mau, tidak ada jalan lain, beralih profesi adalah jalan keluar untuk mengatasi kesulitan ekonomi. Sebagain harus terpaksa menjadi buruh bangunan, buruh pabrik atau jenis profesi lain yang bersifat informal. Sebagain lagi dengan terpaksa bertahan di desa menjadi buruh tani, meraka yang bertahan tentu tidak memiliki kualifikasi mengerjakan pekerjaan lain, karena rata-rata telah berusia di atas 40 tahun. Menjadi buruh tani justru membuat situasi ekonomi para petani semakin terpuruk, karena upah riil buruh tani terus menurun untuk beberapa tahun terakhir. Saat ini nilai upah riil buruh tani berkisar Rp. 37.000 per hari.

Situasi ini, memaksa para petani hidup serba individualistik (baca: kapitalisme), nilai kegotongroyongan nyaris hilang dan pada akhirnya modal social pun sirna. Sejalan dengan itu, sebagaimana Debraj ray, Ilmuan dalam bidang ekonomi pembangunan menegaskan, modal social merupakan pilar utama penopang kekuatan masyarakat tradisional. Modal social tentunya akan melahirkan kolektivitas, kolektivitas melahirkan produktivitas pertanian, dan akan menjadi solusi bagi upaya meningkatkan produksi pangan nasional.

Ini menjadi masalah kebangsaan, Negara di tuntut hadir menyelesaikan problem petani dan pertanian Indonesia. Meminjam Jhon Locke, dalam buku “Kuasa Itu Milik rakyat”, karena rakyat ada lebih dulu dari Negara, maka kehendak rakyat harus di atas segala-galanya. Rakyat dalam pandanagn Locke adalah pemegang kekuasaan, perlawanan yang di lakukan oleh rakyat bukan karena pemberontakan, namun upaya memelihara dan mempertahankan haknya.

Mungkin saja Locke salah, karena Indonesia (Negara) kini justru perlakuannya terbalik 180 derajat, catatan konflik dan situasi yang melibatkan petani di atas menandakan Negara hadir bukan untuk rakyatnya, tapi kehadiran Negara untuk PT. Perkebunan, PT. Pertambangan, dan Pete-pete lainnya.

Waullahualam Bishawab…

Mahyudin Rumata

Tentang Penulis: Penulis saat ini adalah Ketua PB HMI Bidang Pertanian dan Kelautan 2016-2018, Penggiat Issue Masyarakat Adat, Lingkungan dan Sumber Daya Alam

rnss