Miliki Predikat WTP mau bebas Korupsi? Oh tidak bisa!!

Media Online Antara – Presiden Joko Widodo mengingatkan seluruh Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota untuk tidak hanya mengejar predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), sebab opini WTP tidak menjamin bebas dari praktik korupsi.

“Tidak akan ada praktik korupsi? Tidak, ini berbeda. Justru dengan predikat WTP kita harus bekerja keras untuk membangun budaya pengelolaan keuangan yang transparan, keuangan yang akuntabel,” kata Jokowi saat membuka Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2016, di Istana Negara, Jakarta, hari ini.

Presiden meminta seluruh pemangku kebijakan untuk terus membangun sistem yang baik dengan mengembangkan digitalisasi, debirokratisasi. Pengembangan sumber daya manusia juga diperlukan untuk meningkatkan kompetensi jajaran birokrasi.

Presiden Jokowi

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta kepala daerah, kementerian atau lembaga yang memperoleh status WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar tidak menutup atau menyimpan laporannya.

Menurut Menkeu, jika pada tahun 2014 lalu sebanyak 274 entitas mendapatkan opini WTP dari BPK. Pada 2015 ini meningkat menjadi 367 entitas pelaporan, meliputi 56 untuk kementerian/lembaga, 29 pemerintah provinsi (Pemprov), 222 pemerintah kabupaten (Pemkab), dan 60 pemerintahan kota (Pemkot).

Dari jumlah tersebut, Menteri Keuangan memberikan penghargaan kepada 22 kementerian dan lembaga, tiga Pemprov, delapan Pemkab, dan empat Pemkot yang selama lima tahun terakhir berturut-turut mendapatkan opini WTP dari BPK.

Menurut Menkeu, tahun bersejarah karena mulai 2016 kita akan dilakukan implementasi akuntansi yang berbasis akrual.

“Ini berbeda sekali dengan akuntansi yang berbasis kas, yang selama ini kita lakukan. Ini merupakan suatu titik bersejarah di dalam pengelolaan keuangan RI,” ujarnya.

loading…

Source link

Tweet