Makin Nyinyir, Fadli: kemana Sri Mulyani dan Rini Soemarno akan membawa negara ini, apa untuk Amerika dan Tiongkok?

Media Online Antara – Pemerintah telah melakukan pemotongan anggaran, dan untuk kali keduanya ini adalah bukti dari tidak mampunya pemerintah dalam mengelola keuangan negara dengan baik. Dan pemerintah juga dinilai tidak kompeten sehingga lngsung di koreksi atas pemotongan Rp 133,3 trilui yang dilakukan oleh Menkeu Sri Mulyani, seharusnya diajukan dulu ke DPR RI soal perubahan tersebut.

“APBN itu baru disahkan seminggu yang lalu, anggaran langsung dipotong. Tidak bisa pemerintah seenak saja. Sebab harus diajukan ke DPR dulu. Kalau tidak, maka bisa berimplikasi politik, karena melanggar UU. Dimana pemotongan anggaran itu implikasinya sangat besar terhadap perekonomian rakyat” ujar Fadli Zon selaku Wakil Ketua DPR saat dikutip rahasiakan.com, (11/8).

Fadli Zon

Fadli juga menuturkan bahwa negara mengalami kerugian dan tekor, karena penerimaan negara jauh dari target, dan defisit lebih dari PDB yaitu 3 persen, pasalnya pertumbuhan ekonomi yang dipatok olehpemerintah sebesar 5,1 persen, dan ternyata defisit negara sebesar Rp 236 triluin.

“Maka bisa melanggar UU. Toh, tax amnesty dengan target Rp 165 triliun, yang masuk baru Rp300 miliar. Jadi, negara ini nafsu besar tapi tenaganya kurang. Kemudian hanya mengandalkan utang luar negeri. Ini kalau dibiarkan berbahaya,” tandasnya.

Menurut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini program kerja pemerintah harus dievaluasi misalnya soal pembangunan infrastruktur. Fadli menyinggung terkait pembangunan kereta api cepat, dan bertanya untuk siapa sebenarnya infrastruktur tersebut dibangun.

“Terlalu dipaksakan. Jadi aneh untuk siapa sebenarnya kereta api cepat itu dibangun. Kalau tak ada uang, tidak usah dibangun. Sehingga uang itu bisa dialihkan untuk pembangunan sektor ril untuk mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat, yang makin sulit saat ini,” ujar Fadli.

Fadli menyatakan DPR telah meminta pada pemerintah agar tidak memotong anggaran dana transfer daerah dan dana desa karena saat ini pemerintah justru memback  up ekonomi besar saja, apalgi kepemilikan dan penguasaan lahan, padahal seharusnya perubahan APBN harus menyesuaikan dengan politik anggaran ekonomi rakyat seperti UKM dan yang lainnya, bukan malah sebaliknya.

Negara ini memang tidak punya visi, lanjut Fadli, melainkan “tiba saat, tiba akal” seperti warung kopi yang nasibnya tergantung dari sang pemilik.

“Jadi, saya tak ingin seperti kata Wapres Jusuf Kalla, dimana kalau Jokowi Presiden negara ini akan hancur. Saya juga tak tahu kemana Sri Mulyani dan Rini Soemarno akan membawa negara ini? Apa untuk Amerika dan Tiongkok? Semua akan tergantung kepada pemerintah dalam mengelola negara,” tegas Fadli.(SR)

loading…

Source link

Tweet